Posted by KUALA KAPUAS on Rabu, 11 Juni 2014
KUALA KAPUAS, Aliansi Masyarakat Kapuas Bersatu mengajukan 9 tuntutan untuk pemerintah daerah Kabupaten Kapuas karena banyaknya permasalah yang terjadi di Kuala Kapuas. Tuntutan tersebut adalah :
- Menindak lanjuti pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PBS
- Agar Pemerintah Kabupaten Kapuas memberdayakan kontraktor lokal
- Menuntut pemerintah daerah untuk memberdayakan ormas, lembaga masyarat dan lembaga adat lokal
- Menuntut Bupati Kapuas memerintahkan PBS guna mengembalikan tanah masyarakat lokal
- Menindak perusahaan yang melanggar UU ketenagakerjaan
- Penertiban SPBU dan pangkalan minyak oleh SKPD terkait
- Menghentikan Perusahaan yang belum memiliki izin.
- Meninjau kembali kebijakan pemerintah daerah dalam melakukan penempatan dan pelantikan pejabat PNS di Kabupaten Kapuas yang selama ini banyak terdapat kekeliruan
- Agar penegak hukum memeriksa dan menindak tegas kebijakan Bupati Kapuas yang memberikan ijin kepada PBS perkebunan kelapa sawit diatas aset negara
Itulah tuntutan dari Aliansi Masyarakat Kapuas Bersatu kepada pemerintah daerah Kabupaten Kapuas agar bisa ditindak lanjuti secepatnya, AMPB juga mengancam jika tidak dituruti maka AMPB akan melakukan demo besar-besaran.
